Status Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menurut status jalan dikelompokkan menjadi lima status, yakni Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

Jalan Nasional terdiri atas jalan arteri primer; jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi; jalan tol; dan jalan strategis nasional. Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jalan Nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Wilayah Jawa Tengah dan DIY dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII yang berkantor di Jalan Murbei Barat I Sumurboto Banyumanik Semarang. Sesuai dengan kewenangannya, ruas-ruas Jalan Nasional ditetapkan oleh Menteri PUPR dalam bentuk Surat Keputusan Menteri PUPR.

Jalan Provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota; jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota; jalan strategis provinsi; dan jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak termasuk Jalan Nasional. Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sesuai dengan kewenangannya, ruas-ruas Jalan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur.

Jalan Kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; jalan sekunder yang tidak termasuk Jalan Provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan jalan strategis kabupaten. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kewenangannya, ruas-ruas Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 105/Kep.KDH/A/2013 tentang Status Jalan Kabupaten.

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota. Penyelenggaraan Jalan Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Sesuai dengan kewenangannya, ruas-ruas Jalan Kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan Walikota.

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Sleman nomor 510/Kep.KDH/A/2013 tentang Status Jalan Desa. Penyelenggaraan jalan desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa, namun Pemerintah Desa dapat mengusulkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan mengajukan proposal permohonan ke Pemerintah Kabupaten. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman nomor 6.1 tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Sleman yang mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sleman nomor 27.1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 6.1 tahun 2019 tentang Pengembangan KSCT Kabupaten Sleman. Salah satu kriteria penetapan KSCT Kabupaten Sleman adalah potensi pembangunan / penyediaan / keberadaan infrastruktur atau prasarana dasar yang memadai meliputi jalan (termasuk jalan desa), jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi serta sarana penunjang lainnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembangunan aksesibilitas, utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan KSCT.

 

 

Bagikan Halaman / Postingan ini :