Tugas dan Fungsi

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
  2. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  3. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Kepala Dinas

Kepala  Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.


II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretaris dalam melaksanaan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
  2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. pelaksanaan urusan umum;
  4. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  5. pelaksanaan urusan keuangan;
  6. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  7. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; dan
  8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

II. A. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
  3. pengelolaan persuratan dan kerasipan;
  4. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
  5. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
  6. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
  7. pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
  8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

II. B. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rncanan kerja Subbagian Keuangan;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
  3. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksnaan kerja Subbagian Keuangan.

II. C. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
  2. perumusan kebijakan teksis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
  4. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

III. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan membina pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
  3. perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
  4. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
  5. pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Marga.

III. A. Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
  3. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
  4. pengelolaan data dan informasi jalan dan jembatan;
  5. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.

III. B. Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten.

Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. perumusan kebijakan teknis pembangunan, dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
  3. pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten;
  4. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

III. C. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

Kelompok SubstansiPemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  2. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
  3. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
  4. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten; dan
  5. pelaksanaan pemeliharaan saluran tepi jalan, dan bahu jalan pada ruang milik jalan; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

IV. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
  3. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;
  4. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman;
  5. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Cipta Karya.

IV. A. Kelompok Substansi Perencanan Teknis Cipta Karya

Kelompok Substansi Perencanan Teknis Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

Kelompok Substansi Perencanan Teknis Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan teknis pembangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
  3. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman;
  4. pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
  5. pelayanan rekomendasi perencanaan teknis keciptakaryaan; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya.

IV. B. Kelompok Substansi Bangunan Gedung

Kelompok Substansi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah.

Kelompok Substansi Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Bangunan Gedung;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
  3. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
  4. pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Bangunan Gedung.

IV. C. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman.

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman;
  3. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman;
  4. pembinaan dan pengawasan pembangunan, pemeliharaan pemeliharaan prasarana air bersih, serta drainase kawasan dan lingkungan permukiman, serta jalan dan jembatan desa; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman.

V. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air;
  3. perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumber daya air;
  4. pembinaan dan pengendalian sumber daya air; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sumber Daya Air.

V. A. Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air.

Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembinaan sumber daya air;
  3. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sumber daya air;
  4. pembinaan organisasi pemakai air irigasi, embung, dan mata air;
  5. pengelolaan data dan informasi sumber daya air; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air.

V. B. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air

Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air.

Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
  2. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
  3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.

V. C. Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air

Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air.

Kelompok SubstansiRehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;
  2. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air;
  3. pelaksanaan rehabilitasi dan pengendalian sumber daya air; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air.

VI. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas membina, membangun, dan mengembangkan perumahan formal dan perumahan swadaya.

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan;
  2. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
  3. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
  4. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
  5. pengelolaan data dan informasi perumahan; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perumahan.

VI. A. Kelompok Substansi Perumahan Formal

Kelompok Substansi Kelompok Substansi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal.

Seksi Perumahan Formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perumahan Formal;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
  3. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan formal;
  4. pembangunan dan pembinaan prasarana sarana utilitas umum perumahan formal;
  5. pembangunan dan pembinaan pengelolaan tempat pemakaman umum;
  6. pengelolaan data dan informasi perumahan formal; dan
  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perumahan Formal.

VI. B. Kelompok Substansi Perumahan Swadaya

Kelompok Substansi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya.

Kelompok Substansi Perumahan Swadaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perumahan Swadaya;
  2. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
  3. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan perumahan swadaya;
  4. pembangunan dan pembinaan prasarana sarana utilitas umum perumahan swadaya;
  5. pengelolaan data dan informasi perumahan swadaya; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perumahan Swadaya.

VII. Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan

Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan.

Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan;
  3. pelaksanaan pendataan bangunan;
  4. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
  5. pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
  6. pelaksanaan pengawasan bangunan; dan
  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan.

VII. A. Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan

Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan bangunan, serta pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan.

Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
  3. pelaksanaan pendataan bangunan;
  4. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan.

VII. B. Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi

Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
  2. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
  3. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi;
  4. pelayanan perijinan usaha jasa konstruksi;
  5. pembinaan dan pengendalian usaha jasa konstruksi; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi.

VII. C. Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan

Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengawasan bangunan.

Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan;
  2. perumusan kebijakan teknis pengawasan perizinan bangunan;
  3. pembinaan dan pengawasan perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengawasan Bangunan.

VIII. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).


VIII. A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan rumah susun sederhana sewa.

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja;
  2. perumusan kebijakan teknis pelayanan rumah susun sederhana sewa;
  3. pemungutan, pencatatan,dan penarikan retribusi;
  4. pemeliharaan sarana, prasarana,dan utilitas;
  5. pengelolaan keamanan dan kebersihan;
  6. pelaksanaanketatausahaan;
  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja;dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum

UPTD Taman Pemakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan pemakaman umum.

UPTD Taman Pemakaman Umumdalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja;
  2. perumusan kebijakan teknis pelayanan Taman Pemakaman Umum;
  3. pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum;
  4. pengelolaan kebersihan dan kemananan;
  5. penetapan, pencatatan, pemungutan, dan penagihan retribusi;
  6. pemeliharaan rutin prasarana dan sarana pemakaman;
  7. pelaksanaan ketatausahaan;
  8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. C. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal

UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal.

UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium,dan Pengolahan Aspal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja;
  2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
  3. pelayanan peminjaman alat berat dan alat angkut;
  4. pelayanan pengujian tanah, bahan, dan konstruksi;
  5. pelaksanaan pengolahan aspal;
  6. pemeliharaan dan perawatansaranadan prasarana;
  7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
  8. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
  9. pelaksanaan ketatausahaan;
  10. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. D. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sumber Daya Air (Wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur)

UPTD Pelayanan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang pelayanan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

UPTD Pelayanan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunaan rencana kerja;
  2. perumusan kebijakan teknis pelayanan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  3. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  4. penanganan darurat/sementara kerusakan sumber daya air;
  5. penyusunan rekomendasi perizinan irigasi;
  6. pelaksanaan ketatausahaan;
  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan keterampilan.


X. Kelompok Substansi / Subkoordinator

Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

Subkoordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.

Subkoordinator memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas.