Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Kamis (27/9/2018). Kunjungan kerja ini dimaksudkan dalam rangka melakukan studi banding mengenai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy.
Drs. H. Slamet Budhi Mulyanto, M.Si (Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang) beserta rombongan disambut oleh Ir. R. Sapto Winarno, MT (Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman) didampingi Adi Muritno, Sp.1.PSDA (Kepala Bidang Sumber Daya Air) beserta Bandiyanta Dwi Saputra, ST (Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air). Dalam sambutannya, Ir. R. Sapto Winarno, MT menjelaskan bahwa Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yakni Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air, dan Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air DPUPKP Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pelayanan Sumber Daya Air (PSDA) yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja, yaitu UPT PSDA Wilayah Barat, UPT PSDA Wilayah Tengah, dan UPT PSDA Wilayah Timur. Setiap UPT PSDA tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) Koordinator Wilayah (Koorwil), sehingga total terdapat 9 (sembilan) Koorwil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
Kabupaten Sleman memiliki 853 Daerah Irigasi Kabupaten, 1.229 Daerah Irigasi Desa (Pembinaan), 9 Embung (dari 25 Embung yang ada di Kabupaten Sleman), 200 Mata Air, dan 24 Irigasi Air Tanah yang menjadi kewenangan Bidang Sumber Daya Air. Selain itu juga melakukan pembinaan serta pemberdayaan terhadap 22 kelompok Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), 19 kelompok Organisasi Petani Pengelola Embung (OPPE), dan 14 kelompok Organisasi Pengelola Mata Air (OPMA).
Adi Muritno, Sp.1.PSDA menambahkan bahwa dalam Penyusunan Satu Peta (One Map) Informasi Geospasial Tematik Daerah Irigasi di Kabupaten Sleman melibatkan berbagai pihak, diantaranya Petugas Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Koordinator Wilayah Pengamatan Irigasi, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBW-SO) dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah pelaksanaannya dimulai dari inventarisasi data sekunder, ploting bangunan / saluran irigasi pada peta sawah CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) kemudian delineasi daerah irigasi (lahan sawah beririgasi dan lahan non sawah beririgasi) dan ploting jaringan / bangunan irigasi pada peta CSRT dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Setelah itu dilakukan verifikasi lahan dengan daerah irigasi di sampingnya (Pusat dan Provinsi DIY) dan validasi lahan bersama Pusat / Provinsi serta koreksi lahan hasil validasi bersama. Lahan beririgasi tervalidasi merupakan hasil akhir hingga menjadi Peta Daerah Irigasi Tervalidasi di Kabupaten Sleman.
Dalam proses pelaksanaan tersebut, jumlah Daerah Irigasi sesuai Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Permen PUPR) Nomor 14/PRT/M/2015 adalah 853 Daerah Irigasi dengan luas 22.682,30 ha. Setelah dilakukan validasi, Daerah Irigasi menjadi 918 dengan luas berkurang menjadi 16.314,21 ha. Beberapa penyebabnya adalah Daerah Irigasi yang di bawah 10 ha yang dari bendung desa dimasukkan di bendung atasnya, beberapa Daerah Irigasi belum masuk dalam Permen PUPR, terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah (perumahan, pemukiman, dan lain-lain), serta kesalahan luasan karena sebelumnya mengacu pada luasan baku perencanaan saat dibuat bendung.
Dengan pelaksanaan Penyusunan Satu Peta (One Map) Informasi Geospasial Tematik Daerah Irigasi di Kabupaten Sleman diharapkan mampu mendukung Penetapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
Foto Suasana Kunjungan Kerja DBMSDA Kabupaten Tangerang
