PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, pada tahun 2022 mengampu 2 Urusan, 12 Program, 22 Kegiatan, dan 75 Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam tabel berikut:
No. | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan |
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
|
1 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH |
2 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD |
3 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD |
4 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD |
5 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD |
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | |
6 | EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
7 | PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
8 | PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD |
9 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD |
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | |
10 | PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN |
11 | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | |
12 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |
13 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
14 | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
15 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN |
16 | FASILITASI KUNJUNGAN TAMU |
17 | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD |
18 | PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD |
19 | DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD |
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |
20 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT |
21 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
22 | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |
23 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN |
24 | PEMELIHARAAN MEBEL |
25 | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA |
26 | PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | |
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
27 | REHABILITASI EMBUNG DAN PENAMPUNGAN AIR LAINNYA |
28 | NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI |
29 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELINDUNGI MATA AIR |
30 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA |
31 | PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
32 | EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) PEMANFAATAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
33 | KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
34 | PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA |
35 | PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
36 | REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
37 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
38 | PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM |
39 | PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN |
40 | PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN |
41 | PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN |
42 | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN SPAM OLEH PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT |
43 | PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SPAM |
44 | PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | |
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
45 | PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
46 | PENYUSUNAN OUTLINE PLAN PADA KAWASAN GENANGAN |
47 | PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
48 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE |
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | |
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
49 | PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | |
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | |
50 | PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG |
51 | PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA |
52 | BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAERAH KABUPATEN/KOTA |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | |
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
54 | MONITORING PENATAAN/PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN |
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | |
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA | |
55 | PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN |
56 | PENGELOLAAN LEGER JALAN |
57 | SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN |
58 | PEMBANGUNAN JALAN |
59 | PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR |
60 | REKONSTRUKSI JALAN |
61 | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN |
62 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
63 | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN * (UPTD ALLABPAS) |
64 | PENGGANTIAN JEMBATAN |
65 | PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN |
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |
PENYELENGGRAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI | |
66 | PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI |
PENGAWASAN TETRIB USAHA, TETIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI | |
67 | PEGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI |
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | |
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA | |
68 | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
|
69 | PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS (UPTD RUSUNAWA) |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | |
PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
70 | KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH |
PENATAAN DAN PENINGATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA | |
71 | PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH |
PENINGATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA | |
72 | PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI |
73 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUGARAN/ PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH |
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN | |
74 | PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN |
75 | PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN * (UPTD TPU) |