Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (04/04/2023). Kunjungan kerja ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi dan konsultasi guna menambah wawasan hal penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sleman.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Novi Diana Wijayanti beserta rombongan disambut oleh Sekretaris DPUPKP Kabupaten Sleman Amperawan Kusjadmikahadi didampingi Kepala Bidang Perumahan Suwarsono dan Subkoordinator Kelompok Substansi Perumahan Formal Agung Yuntoro beserta staf. Dalam sambutannya, Amperawan Kusjadmikahadi menjelaskan bahwa terkait penanganan kawasan kumuh diampu oleh Kelompok Substansi Perumahan Swadaya dengan subkegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 83.2/Kep.KDH/A/2022 tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sleman memuat 14 lokasi kawasan kumuh perkotaan seluas 86,20 hektar. Adapun yang menjadi kewenangan pusat dengan luasan lebih dari atau sama dengan 15 hektar sebesar 41,98%, kewenangan provinsi dengan luasan 10 hektar sampai kurang dari 15 hektar sebesar 16,49%, dan kewenangan kabupaten dengan luasan kurang dari 10 hektar sebesar 41,53%.
Suwarsono menambahkan terkait penanganannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman yang telah dibangun, dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana umum terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam ligkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Foto Suasana Kunjungan Kerja Bappeda Kota Kendari
